WahanaNews-Babel | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut membahas konflik perbatasan yang terjadi di wilayah Natuna dan Laut China Selatan.
Selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud menegaskan bahwa menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi.
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
"Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna, " ujar Mahfud di Kantor Bupati Natuna, Natuna, Kepri, Selasa (23/11/2021).
Mahfud mengingatkan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara.
Untuk itu diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
"Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah, dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup," ujar Mahfud MD.
Ia juga mengingatkan, bahwa Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Sehingga isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.
"Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut," jelas Mahfud.
Kunjungan Menko Polhukam direncanakan akan berlangsung selama dua hari, tidak hanya mengunjungi Ranai yang merupakan Ibu kota Kabupaten Natuna, Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri, BNPP, dan sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga akan mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung yang merupakan wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
Lebih jauh, Ia menambahkan bahwa kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi.
Ia menegaskan konflik klaim nine dash line di Laut China Selatan bisa berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara.
"Kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam. Sementara kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen," tegasnya.
Untuk itu Mahfud menekankan, perlu diwaspadai adanya ancaman kejahatan transnasional yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara, dan ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat negara di wilayah yurisdiksi Indonesia.
"Pengendalian keamanan mutlak dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli pengaman laut terpadu dan penguatan kerjasama antar negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan laut dan Kawasan," ujar Mahfud.
Terkait penanganan Covid 19 di wilayah Natuna, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi, terutama atas pencapaian vaksinasi yang telah melebihi target.
Namun demikian Menko mengingatkan agar tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Tadi saya melihat yang sudah mengikuti vaksinasi sudah melebihi dari target nasional baik di vaksin pertama dan yang kedua, namun jangan lengah, kita harus tetap hati hati dan waspada terhadap Covid-19," tegas Mahfud MD sebelum meninggalkan kantor Bupati Kabupaten Natuna. [dny]
