WahanaNews-Babel | Wacana PNS bakal digantikan robot jadi sorotan banyak pihak. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo pun buka suara. Menurut Tjahjo, rencana PNS digantikan robot tak berarti semua PNS digantikan kerjanya oleh robot.
Menurutnya, yang diinginkan Presiden Joko Widodo adalah kecepatan pelayanan dan inovasi teknologi yang harus dilakukan oleh abdi negara.
Baca Juga:
Menteri Meutya Klaim 11 Pegawai Komdigi Tersangka Judol Tak Ada Eselon I atau II
"Sekarang keinginan pak Jokowi kalau PNS diganti dengan robot itu bukan berarti PNS dipangkas kita buat robot. Itu tidak begitu. Tapi kecepatan layanan dan inovasi tadi yang diinginkan pak Jokowi," ungkap Tjahjo dalam Seminar Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir Komitmen Kepala Daerah yang digelar secara virtual, Rabu (1/12/2021).
Intinya, menurut Tjahjo pemerintah ingin membangun adanya efektivitas pengambilan kebijakan hingga efisiensi anggaran.
"Saya kira konteksnya ini panjang dan inti ke belakangnya adalah bagaimana bangun efektivitas pengambilan kebijakan politik, pembangunan pemerintahan pusat dan daerah lancar, dan sampai pada efisiensi anggaran," ungkap Tjahjo.
Baca Juga:
Sekda dan 2 Pejabat Pemko Gunungsitoli Ditetapkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Pemilu
Sebagai contoh saja misalnya penggunaan teknologi untuk mempercepat layanan publik terintegrasi. Dari 500 kabupaten dan kota di Indonesia saja, baru hanya sekitar 100 wilayah yang memiliki layanan administrasi cepat, bahkan sehari urus bisa selesai.
"Layanan publik yang terintegrasi dari 500 kabupaten kota itu belum sampai 100 yang untuk satu atap orang datang masuk bisa selesai urusan. Itu belum sampai ada 100 wilayah," kata Tjahjo.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah buka suara soal wacana PNS digantikan robot. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan ke depannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan robot.
"Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap," kata Satya, Minggu (28/11/2021).
Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi yang saat ini sudah mulai banyak dilakukan seperti saat pembuatan SIM dan Paspor.
"Banyak sekali saat ini pelayanan publik yang tidak membutuhkan tatap muka, tapi menggunakan aplikasi. Publik yang meminta layanan dapat mengunggah dokumen digital sebagai syarat administratif, dan jika memenuhi syarat maka dokumen yang diminta dapat diunduh setelah diterbitkan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait," jelas Satya. [dny]
