WahanaNews-Babel | Anggota DPR Dapil Jawa Tengah VI Abdul Kadir Karding mengkritik kepolisian yang menurutnya tidak cerdas menerjemahkan Presiden Joko Widodo dalam mengawal pembangunan infrastruktur.
Hal itu terkait terjadinya konflik dengan warga di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
"Menurut saya kepolisian harus mampu menjabarkan dan menerjemahkan dengan cerdas setiap perintah Presiden Jokowi terutama dalam mengawal pembangunan infrastruktur," ujar Karding yang terpilih dari dapil yang salah satunya adalah Purworejo dalam keterangannya, Jumat (11/2).
Dalam mengawal proyek strategis nasional, Karding bilang, polisi harus bersikap humanis. Apalagi Jokowi bukan sosok yang suka pendekatan kekerasan.
"Karena yang saya tahu, Presiden Jokowi sangat gencar mendorong pembangunan infrastruktur namun beliau bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif," katanya.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Salah acuannya, kata politikus PKB ini, Jokowi pernah mengkritik cara kepolisian yang over reaktif merespon kritik masyarakat kepada kepala negara. Seperti kasus mural dan demo ketika kunjungan kerja beberapa waktu lalu
"Aparat kepolisian perlu menyadari pentingnya pendekatan humanis dan profesional di lapangan. Ini penting untuk dalam upaya memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat. Sehingga, apa pun alasan dan dinamika lapangan, polisi perlu menahan diri dan melakukan pendekatan yang humanis sesuai protap yang ada," kata Karding.
Selain itu, Karding menyebut proyek Bendungan Bener merupakan proyek strategis yang memberikan manfaat kepada masyarakat di bidang pertanian.
Karding mengatakan, data didapatnya, Bendungan Bener diproyeksikan mulai dari suplai air untuk lahan sawah beririgasi untuk 13.589 hektar daerah irigasi eksisting. Dan 1.110 hektar daerah irigasi baru.
"Bendungan Benar juga bisa jadi sumber pemenuhan air baku untuk masyarakat sekitar 1.500 liter/detik. Dan terutama bisa mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo," kata dia.
Polisi memastikan tidak ada warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang ditahan dan disidik oleh Polri usai bersitegang atas pengukuran tanah proyek tambang batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Polisi memastikan puluhan warga Wadas yang sebelumnya sempat diamankan, telah dipulangkan seluruhnya.
"Tidak ada warga Wadas yang ditahan atau menjalani penyidikan. Silakan dicek ke Polres setempat," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes M Iqbal Alqudusy dalam keterangannya, Jumat (11/2).
Menurut Iqbal, 250 personel yang diterjunkan untuk mendampingi tim pengukuran lahan dari BPN pun sudah kembali ke kesatuan masing-masing. Adapun pengawasan keamanan dan ketertiban di Wadas kini di bawah kendali langsung Kapolres Purworejo.
"Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan saat ini adalah kegiatan rutin dalam rangka harkamtibmas. Semuanya dilaksanakan personel Polres Purworejo," ujar dia.
Sejauh ini, Iqbal melanjutkan, upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah mengkondisikan situasi kondusif dan kembali mendekatkan warga yang sempat berkonflik akibat pro kontra penambangan andesit.
"Maka dari itu Polri menggelar silaturahmi dan pembagian bansos pada warga. Kita berupaya situasi kembali damai secepatnya sehingga potensi konflik antar warga dapat diminimalkan," Iqbal menandaskan. [dny]
