WahanaNews-Babel | Pada tahun 2022 ini, sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ke 212 kabupaten/kota itu menjadi prioritas PUPR untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga:
Gaji Terendah Rp 9,4 Juta, Kementerian PUPR Buka 6.388 Formasi CPNS 2024
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya menggunakan pendekatan penataan kawasan secara terpadu dalam menangani kemiskinan ekstrem. Hal ini akan dilakukan secara bertahap.
Ia menjelaskan pihaknya fokus di 35 kabupaten/kota pada 2021 lalu atau tahap pertama. Kemudian, Kementerian PUPR fokus di 212 kabupaten/kota tahun ini atau tahap kedua, dan tahap ketiga atau 2023-2024 fokus di 214 kabupaten/kota.
"Pada masing-masing kabupaten/kota dipilih 5 kecamatan, (lalu dipilih) 2 desa dan (kemudian) 2 RT/ RW, dusun atau unit terkecil yang memiliki rumah tidak layak huni terbanyak sebagai fokus prioritas," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (12/4).
Baca Juga:
Menkeu Sebut APBN Telah Salurkan Rp6 Triliun Untuk Pembiayaan Rumah
Basuki mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan melalui perencanaan terpadu oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang akan ditindaklanjuti oleh program-program lain.
Program tersebut meliputi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (pisew), dan kota tanpa kumuh (kotaku).
Selain itu, kementerian PUPR juga akan melaksanakan penanganan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota itu dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
