Selain itu, Mirah juga menduga Ida masih akan bermanuver dengan membuat revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan filosofi dasar kepesertaan JHT.
Tidak hanya itu, ia juga mengkritisi minimnya peran dan kinerja dewan pengawas yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, karena tidak sensitif terhadap polemik JHT yang merugikan kepentingan pekerja.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Padahal, kata dia, di dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan ada dua perwakilan dari unsur serikat pekerja, namun terkesan perannya justru berpihak pada kepentingan pengusaha dan pemerintah.
"Saya jadi meragukan proses pemilihan dewan pengawas di BPJS Ketenagakerjaan, karena panitia seleksinya dari Kementerian Ketenagakerjaan," jelasnya.
"Jadi pantas saja, keberpihakannya justru pada Kementerian Ketenagakerjaan yang dulu telah memilih mereka. Bukan pada pekerja yang seharusnya mereka wakili," lanjutnya.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Ida untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT, agar dana JHT bisa diambil oleh pekerja yang mengalami masa-masa sulit. Perintah Jokowi tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. [dny]
