Dengan demikian, ia menegaskan penerapan pajak karbon yang awalnya direncanakan diterapkan pada 1 April ini bertujuan untuk menurunkan emisi karbon.
“Tujuan kita bagaimana menurunkan emisinya, bukan semata-mata untuk penerimaan negara,” kata dia.
Baca Juga:
Ahmad Yohan: Permenhut NEK 2026 Buka Peluang Daerah Terlibat dalam Perdagangan Karbon
Perlu diketahui, pengenaan pajak karbon ditujukan untuk semua aktivitas yang menghasilkan gas CO2.
Namun pemerintah juga menetapkan ambang batas pelepasan emisi karbon.
Perusahaan tidak akan dikenakan pajak karbon jika emisi yang dilepaskan masih dibawah batas yang ditentukan kemudian.
Baca Juga:
Perdagangan Karbon PLTS Makin Kuat, ALPERKLINAS: PLN IP Sedang Membangun Nilai Baru Energi Nasional
Pajak karbon secara keseluruhan disebut akan efektif berlaku pada 2025 mendatang.
Namun, pada tahap awal akan diberlakukan untuk sektor pembangkit yang menggunakan batu bara sebagai tenaganya. [dny]
