"Untuk membumikan sejarah di tanah Bangka, kami sengaja mengundang 60 orang perwakilan guru sejarah SMA/SMK se-Kota Pangkalpinang dan berharap ada tambahan peserta dari siswa-siswi SMA/SMK agar mereka semakin mengenal sejarah penting yang ada di daerah ini terkait perjuangan Kemerdekaan RI," katanya.
Masyarakat juga bisa mengikuti siaran langsung melalui kanal media sosial Dinas Kebudayaan DIY, yakni YouTube tasteofjogja.
Baca Juga:
Soal Korupsi Timah Kejagung Periksa Inspektur Tambang Dinas ESDM Babel
Tanggal 1 Maret ditetapkan pemerintah sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Keputusan ini diambil Presiden Joko Widodo dengan berbagai pertimbangan, salah satunya untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa yang diharapkan mampu memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilatarbelakangi peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman dan disetujui serta digerakkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan dukungan penuh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Baca Juga:
Kasus Korupsi PT Timah, Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel Jadi Tersangka
Gerakan bersama seluruh elemen bangsa tersebut mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.[mga]
